3 komponen pertahanan negara. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara) dan sistem pertahanan yang dianut Indonesia saat ini yaitu. 3 komponen pertahanan negara

(Artificial Intelligence/AI) dalam sistem pertahanan negara. 3. Sedangkan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dan unsur lain dari kekuatan bangsa. Rabu, 14 Desember 2022. Sep 11, 2019 · bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk. Yang diadakan dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 yang di atur kemudian dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan. 1. Tiga komponen di atas saling terkait dan akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia yang salah satunya dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan dalam upacara penetapan 3. Renstra UO Kemhan periode tahun 2015-2019 telah mengakomodir dalam arah bijak dan strateginya, yaitu denganc. Dasar. Sebab merujuk pada Pasal 7 UU Pertahanan Negara, komponen utama dalam menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah lembaga di luar bidang pertahanan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Minggu, 6 Maret 2022 16:52 WIB. ketentuan peralihan 9. Elita Tamami, M. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk. Pengerahan Komponen Utamasecara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya. 2. Buku Putih ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara. UU RI nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Menurut dia, penguatan TNI Angkatan Laut (AL) sebagai salah satu komponen kekuatan maritim perlu dilakukan. Terkait dengan status komponen pendukung, Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa,. 3 tahun 2002 pasal 1 diterangkan bahwa pertahanan Negara ada 3 komponen antara lain Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. komponen pertahanan negara. Berikut adalah bunyi dari pasal dalam undang-undang tentang pertahanan negara tersebut. 10 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. ketentuan penutup catatan: undang-undang (uu) ini mulai berlaku pada tanggal 08 januari 2002. Komponen utama tiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. pembinaan kemampuan pertahanan 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 menyebutkan pembagian pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara yaitu Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia, 59 RechtIdee, Vol. Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan. - 7 - 4) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat,. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Komponen pendukung. b. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan dinamika lingkungan. Sumber Daya Nasional adalah sumber. Latar belakang a. Dalam penyelenggaraanya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Baca juga:Duh! Ini Sederet Masalah PNS di Indonesia, dari Narkoba hingga Korupsi. UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara mengamanatkan mengenai upaya bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan UU. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Merujuk UU No. 3) Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/471/M/V/ 2018 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun. 3. PERAN SERTA ASN SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA. Hikam, Muhammad A. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dalam upaya mewujudkan satu kesatuan pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas: a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615); 5. Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan. Jadi komponen kekuatan pertahanan dan keamanan yang diasarkan pada UU No. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Doktrin pertahanan negara menjadi salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara. Direktur STHM menyatakan bahwa “UU RI no. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok. 3. PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ketentuan peralihan 9. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan yang bersifat semesta menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. 4 VOL. 11, TLN No. Jakarta - . Usaha pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika perkembangan lingkungan. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok. LN. go. pdf/6. Namun aturan di baliknya membuka celah Komcad dikerahkan untuk menanggapi "ancaman domestik", ujar. Perbedaan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan. 4. komponen pertahanan negara. usaha Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 disusun dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya. 1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya−Pada periode 1950 pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen hankam,. Undang-Undang ini direncanakan akan dicabut/tidak berlaku lagi setelah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan. Penjelasan mengenai komponen ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. 6615, jdih. melibatkan semua komponen sistem kesehatan pertahanan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. com - Tentara diperlukan untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, serta menjaga keutuhan negara. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, Berdasarkan UU RI No. No. 2. “Padahal, pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta. Jakarta. JAKARTA, KOMPAS. Adanya kata-kata “berdasarkan undang-undang” sepertinya tidak sinkron dengan pasal-pasal sebelumnya yang tidak mencantumkan kata-kata itu. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai; pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Berdasarkan UU RI No. d. Komponen Cadangan tersebut terbentuk sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 23. Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara. 4. Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan Panglima. Pertahanan . Komponen Cadangan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. pembangunan satuan komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara guna memperbesar dan memperkuat kemampuan . Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya “bela. 3. Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kornpleks dan multidimensional, berupa ancaman rniliter, ancaman. Dalam system pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari 3 komponen yaitu, : 1. 103 komponen cadangan tersebut digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat,. pembinaan kemampuan pertahanan 6. Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia dan bisa kita nikmati saat ini tidak didapat dengan cara yang mudah. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara. com3 Abstrak – Komponen cadangan merupakan program pemerintah untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan dari komponen utama pertahanan negara. Pendahuluan : Indonesia memiliki keaneka ragaman sumber daya hayati nomor 2 terbesar di dunia, setelah negara Brazil. Sementara pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional. PERAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK TNI SESUAI DENGAN TRIDEK (TRI DHARMA EKA KARMA) Rabu, 11 April 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 6631 kali Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa sistem pertahanan. " KIPRAH TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN NEGARA DI KANCAH DUNIA INTERNASIONAL "@Kemhan_RI @kemhanri @kemhan RI Kementerian Pertahnan Republik Indonesia EDISI KHUSUS 2019. 243 -4 - a. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. “Urgensi Uu. b) Informasi komponen pendukung. Di Indonesia, sistem pertahanan negara yang berlaku adalah Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta,yang dimana dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai "komponen utama" SISHANKAMRATA yang didukung oleh "komponen cadangan" dan. Baca juga: Bentuk dan Contoh Bela Negara. 1. Jakarta (14/12), Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha memimpin pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) TA. Berikut adalah upaya menjaga keutuhan NKRI : Oct 31, 2020 · Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan mempunyai urgensi sebagai sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara. Libatkan Kemendikbud. penyelenggaraan pertahanan negara 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. ketentuan umum 2. 2. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara) dan sistem pertahanan yang dianut Indonesia saat ini yaitu. Oct 7, 2021 · 3. 1. Kemudian Pasal 7 ayat (3) UU Pertahanan Negara menyebutkan, “Sistem. sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. com Abstrak Keikutsertaam Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI dalam komponen cadangan adalah merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk penerapan nilai3 pertahanan negara yang tangguh. Dokumen ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pertahanan negara. alat Pertahanan Negara, serta kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. tirto. 11, TLN No. 4. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain. Khotimah (2018) menyebutkan penyiapan sumber daya alam sebagai komponen pertahanan negara sebagai berikut: a. 3 3. Ketika Undang-undang 20 Tahun 1982 tentang “Pokok-pokok Pertahanan Keamanan” diberlakukan, undang-undang tentang “rakyat Terlatih”, Linmas belum dilahirkan. TANGGAL : 26 JANUARI 2008. 4 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat. 8 Tahun 2021. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu : · “TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Dalam penyelenggaraanya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, pada UU No. Isi dari Pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. KETENTUAN UMUM 2. Jadi, TNI yang menjadi garda terdepan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, di sana di katakan bahwa òSistem pertahanan negara. Mengawali penjelasannya, Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara (Hanneg) dari sisi pelaksanaannya didasari empat pendekatan aspek hukum yakni Pembukaan UUD 1945, kemudian UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2, juga UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 16. tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut sebagai komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara membantu TNI dan Polri. (UU) nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara (Hanneg). May 6, 2019 · Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. b) Informasi komponen pendukung. Adanya Surat Edaran Menteri PANRB No 27 Tahun 2021, sejatinya dapat memperkuat peran ASN sebagai agen dan aktor bela negara. 1377 -3 - Pasal 2 (1) Pelatihan penyegaran K. Komponen cadangan dibentuk dan diproyeksikan sebagai elemen pendukung pelaksanaan operasi, baik secara jangka panjang (OMP) maupun secara jangka pendek (OMSP). Pasal 3 Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan: a. - 2 -. Meski dilatih secara militer, Komcad bukanlah wajib militer. Ruang lingkup kajian ini akan3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara; c. Komponen utama adalah Tentara Nasional. Baca juga: PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI Sementara, keterlibatan sumber daya alam hingga sarana dan prasarana nasional dalam kegiatan Komcad dianggap sebagai pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara. Implementasi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. Sayangnya,. 1. Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, diantaranya sebagai alat pertahanan negara di laut, sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah. Kerelaan ini merupakan bukti tanggung jawab kita bersama akan. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024, sehingga perlu diganti. Herman Suryokumoro, SH, MS, dan Hikmatul Ulla, SH,M. MENU UTAMA. Komponen utama 2. Perbedaan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan. Head topics. Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara, (Jakarta: Imparsial, 2008), hlm. 3 KOMPONEN YANG TERLIBAT DALAM PERTAHANAN NEGARA. 3. keamanan negara. 1. 3 Tahun. Daya tangkal (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Banyak orang yang salah persepsi bahwa Komponen Cadangan (Komcad) adalah wajib militer. 6615, jdih. Madha Komala.